DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Debat publik ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di The Pade Hotel, Aceh Besar, pada Selasa malam (19/11/2024), berlangsung panas dan diwarnai kericuhan.  

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rangkaian kasus kekerasan dan intimidasi dilaporkan menimpa pasangan calon (Paslon) 01 Pilkada Aceh 2024, Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi. Peristiwa ini mencuat setelah berbagai kejadian mulai dari pelemparan granat hingga perusakan alat peraga kampanye yang diduga menargetkan pendukung Paslon 01.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan hasil monitoring media yang dilakukan redaksi Dialeksis, terungkap serangkaian kasus kekerasan dan intimidasi yang ditujukan kepada Pasangan Calon (Paslon) 01 Pilkada Aceh 2024, Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perpecahan internal yang melanda kubu pasangan calon nomor urut 01 dalam Pilkada Aceh 2024 kian menguat. Fenomena ini ditandai dengan gelombang exodus sejumlah tokoh kunci dan relawan senior ke kubu rival. Koordinator Tim Relawan Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Rozzy Wanela, mengungkapkan situasi ini sebagai indikator menurunnya soliditas internal paslon 01.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi FISIP Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menilai deklarasi dukungan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Komite Peralihan Aceh (KPA) di beberapa kabupaten/kota kepada pasangan Bustami Hamzah - M Fadhil Rahmi tidak menjamin perolehan suara signifikan bagi paslon nomor urut 1 tersebut.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - “Orang bijak bilang dengan koneksi dan komunikasi pasti ada solusi membangun Aceh. Itulah yang tidak dipunyai oleh nomor urut 1,” kata Fadhlullah, pendamping calon gubernur Muzakir Manaf. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi, Syakya Meirizal, menyorot kegaduhan yang muncul selama debat perdana cagub-cawagub Aceh di ruang debat, Hotel Amel Convention Hall, Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024) malam.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan perlu adanya kejelasan dalam mengatur penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.